Teheran – Konflik politik internal Iran semakin terlihat setelah sejumlah kelompok garis keras menuduh pemerintahan Presiden Masoud Pezeshkian melakukan upaya “kudeta lunak” terhadap arah politik Republik tersebut.
Tuduhan itu muncul setelah sejumlah pejabat Iran terlibat dalam proses negosiasi dengan Amerika Serikat terkait penghentian konflik, langkah yang ditentang kelompok konservatif yang menginginkan respons lebih keras terhadap Washington.
Ketegangan terlihat dalam prosesi pemakaman Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei di Teheran.
Sejumlah peserta yang mengenakan pakaian hitam meneriakkan slogan anti-kompromi ketika Presiden Pezeshkian berjalan di sekitar peti jenazah.
Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi, yang menjadi salah satu tokoh utama dalam pembicaraan dengan AS, bahkan dilaporkan meninggalkan lokasi setelah menghadapi lemparan batu, ancaman, dan tuduhan sebagai “pengkhianat”.
Tuduhan terhadap Pemerintahan Pezeshkian
Kelompok garis keras menilai para pejabat yang melakukan negosiasi dengan Washington telah menyimpang dari prinsip revolusi Iran.
Mereka menuduh pemerintah saat ini memanfaatkan ketidakhadiran Mojtaba Khamenei, penerus Ali Khamenei, untuk memperkuat posisi politik kelompok tertentu dan mengurangi pengaruh faksi konservatif.
Anggota parlemen garis keras Mahmoud Nabavian sebelumnya menulis peringatan di media sosial mengenai kemungkinan “kudeta” terhadap kepemimpinan baru Iran.
“Pada saat mengucapkan selamat tinggal kepada Imam (Khamenei) yang gugur sebagai syahid, kami meninggikan panji pembalasan atas darahnya dan dengan tegas melawan kudeta,” tulis Nabavian.
Namun, Mojtaba Khamenei hingga kini masih jarang tampil di hadapan publik. Kondisi tersebut membuat sejumlah tokoh politik lain seperti Ketua Parlemen Mohammad Bagher Ghalibaf dan Presiden Pezeshkian menjadi figur yang lebih terlihat dalam pengambilan keputusan negara.
Perebutan Pengaruh di Lingkar Kekuasaan
Pengamat Iran Arash Azizi mengatakan absennya Mojtaba Khamenei membuat sebagian kelompok garis keras kehilangan akses langsung terhadap pemimpin tertinggi baru.
Menurutnya, kondisi tersebut mendorong kelompok konservatif menuduh Pezeshkian dan Ghalibaf berupaya mengubah keseimbangan kekuasaan.
“Ketiadaan Mojtaba yang berkelanjutan berarti mereka tidak dapat menghubunginya, sementara Ghalibaf dan sekutunya secara efektif menjalankan negara. Karena itu, kelompok garis keras menuduh mereka merencanakan kudeta,” kata Azizi dilansir CNN.
Kelompok garis keras juga mengecam peran Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran yang semakin dominan dalam menentukan kebijakan strategis selama masa perang.
Mereka menilai lembaga tersebut berpotensi mengurangi peran lembaga tradisional seperti parlemen dan pemimpin tertinggi.
Faksi Garis Keras Kehilangan Pengaruh?
Tekanan terhadap kelompok konservatif semakin meningkat setelah Mahmoud Nabavian diberhentikan dari Komite Keamanan Nasional Parlemen Iran pada 14 Juli.
Nabavian merupakan salah satu penentang utama kesepakatan dengan AS dan anggota kelompok Jebhe-ye Paydari atau Front Teguh, kelompok yang dikenal sebagai salah satu faksi paling konservatif dalam politik Iran.
Peneliti Institut Jerman untuk Urusan Internasional dan Keamanan, Hamidreza Azizi, menilai Ketua Parlemen Ghalibaf berupaya mengurangi pengaruh kelompok tersebut.
“Mereka menjadi beban bagi sistem dan semakin terang-terangan terlibat dalam konflik internal ketika Iran menghadapi ketidakstabilan,” kata Azizi.
Perpecahan Politik, tetapi Tujuan Strategis Tetap Sama
Meski terjadi persaingan antar-faksi, para pengamat menilai elite Iran masih memiliki tujuan utama yang sama, yakni mengakhiri konflik dengan syarat yang memungkinkan pencabutan sanksi dan mempertahankan kendali atas Selat Hormuz.
Kelompok garis keras tetap mendorong sikap konfrontatif terhadap AS dan Israel.
Mantan Menteri Luar Negeri Iran Manouchehr Mottaki bahkan menyerukan serangan terhadap pangkalan militer AS di kawasan dengan tujuan menangkap personel Amerika sebagai alat tekanan politik.
Situasi ini menunjukkan bahwa setelah konflik eksternal dengan AS dan Israel, Iran kini menghadapi tantangan lain berupa pertarungan pengaruh di dalam struktur kekuasaannya sendiri.(Tribunnews)
