Pekanbaru – Wakil Bupati Kampar, Dr. Hj. Misharti, S.Ag., M.Si, menghadiri Sarasehan Kebangsaan MPR RI yang mengangkat tema penguatan komitmen nasional terhadap kemandirian fiskal daerah, bertempat di Ballroom Hotel Pangeran, Pekanbaru, Senin (20/7/2026).
Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka memperkuat komitmen nasional terhadap kemandirian fiskal daerah, memperluas wawasan mengenai obligasi daerah sebagai salah satu alternatif pembiayaan pembangunan, serta mempercepat pencapaian tujuan konstitusional dalam mewujudkan kesejahteraan umum.
Sarasehan tersebut dihadiri oleh Ketua Badan Anggaran MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI Melchias Markus Mekeng beserta jajaran Partai Golkar MPR RI, Plt. Gubernur Riau SF Haryanto, serta para narasumber dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, PT Persero, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Kampar Misharti menyampaikan bahwa kegiatan sarasehan ini menjadi forum yang sangat strategis untuk memperkuat pemahaman pemerintah daerah terhadap berbagai instrumen pembiayaan pembangunan yang inovatif, termasuk pemanfaatan obligasi daerah yang tetap berpedoman pada prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Menurut Misharti, di tengah meningkatnya kebutuhan pembangunan daerah, diperlukan terobosan dalam pengelolaan fiskal agar pemerintah daerah tidak hanya bergantung pada transfer dari pemerintah pusat, tetapi juga mampu menggali berbagai potensi pembiayaan yang sah dan berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Melalui sarasehan ini, kami memperoleh banyak wawasan mengenai strategi memperkuat kemandirian fiskal daerah, termasuk peluang pemanfaatan obligasi daerah sebagai salah satu alternatif pembiayaan pembangunan yang dapat mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Misharti.
Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Kampar berkomitmen untuk terus meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan daerah secara profesional, transparan, dan akuntabel guna mendukung terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, dalam pemaparannya, para narasumber menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam membangun kemandirian fiskal melalui optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi belanja, serta pemanfaatan berbagai skema pembiayaan yang inovatif sesuai regulasi yang berlaku.
Melalui keikutsertaan dalam Sarasehan Kebangsaan MPR RI ini, diharapkan Pemerintah Kabupaten Kampar semakin siap menghadapi tantangan pembangunan di masa mendatang dengan memperkuat kapasitas fiskal daerah serta menghadirkan berbagai kebijakan yang berpihak pada kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.-adv
